Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mematangkan konsep penataan ulang trotoar dengan desain baru yang lebih tegas, sekaligus mempercepat perbaikan jalan sebagai bagian dari transformasi wajah kota. Percepatan konsep penataan diarahkan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki serta meningkatkan kualitas infrastruktur secara menyeluruh.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan dukungannya terhadap gagasan meninggikan trotoar dan membatasi akses kendaraan, dinilai penting untuk menghentikan praktik penyalahgunaan trotoar yang selama ini kerap dijadikan tempat parkir kendaraan hingga lapak pedagang kaki lima.
Farhan menjelaskan perubahan desain trotoar bukan sekadar estetika, melainkan upaya konkret menciptakan ketertiban ruang publik. Trotoar yang lebih tinggi dan akses yang dibatasi diharapkan mampu menutup celah bagi kendaraan roda dua maupun roda empat untuk naik ke jalur pejalan kaki.
Selain persoalan parkir liar, penataan juga menyasar keberadaan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Pemkot menilai kondisi telah mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki, terutama di kawasan padat aktivitas.
Farhan menegaskan rencana penataan masih dalam tahap kajian. Salah satu aspek krusial yang belum dibahas secara mendalam, konsultasi dengan komunitas disabilitas untuk memastikan trotoar tetap inklusif dan ramah bagi semua pengguna.
“Aksesibilitas tidak boleh diabaikan, meskipun penggunaan fasilitas tertentu oleh penyandang disabilitas mungkin tidak terlalu sering terlihat, prinsip kesetaraan tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap perencanaan,” ujar Farhan, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, sebagai acuan, Pemkot Bandung melihat konsep penataan di kawasan Taman Lalu Lintas, contoh ideal ruang publik yang nyaman, aman, dan multifungsi. Area yang dinilai mampu mengakomodasi berbagai aktivitas warga, mulai dari berjalan kaki hingga rekreasi ringan.
“Trotoar di Bandung tidak hanya berfungsi sebagai jalur pedestrian, tetapi juga ruang sosial yang hidup, mulai menambah penerangan di beberapa titik untuk mendukung aktivitas warga pada malam hari agar tetap aman dan nyaman,” katanya.
Farhan menambahkan dari sisi teknis, penggunaan material aspal menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan karena lebih efisien dari segi biaya. Namun, ia menyadari material, batu alam atau paving block memiliki nilai estetika yang lebih tinggi.
Di sisi lain, upaya pembenahan wajah kota juga dilakukan melalui percepatan perbaikan jalan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). Program pembenahan wajah kota menjadi bagian penting dalam meningkatkan kenyamanan mobilitas warga sekaligus memperindah tampilan kota.
Plt Sekretaris DSDABM Kota Bandung, Dini Dianawati menjelaskan pengelolaan jalan di Bandung melibatkan tiga kewenangan, nasional, provinsi, dan kota. Meski berbeda tanggung jawab, koordinasi lintas instansi tetap dilakukan, terutama dalam kondisi darurat yang berdampak pada masyarakat.
Dini mengungkapkan Pemkot Bandung mengedepankan pendekatan responsif dengan menempatkan kebutuhan warga sebagai prioritas utama. Bahkan, dalam situasi tertentu, penanganan jalan tetap dilakukan meski bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kota.
Dini menjelaskan untuk menjamin kualitas, setiap proyek infrastruktur diawasi ketat oleh konsultan pengawas serta melalui evaluasi berlapis, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen hingga inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Mekanisme sanksi juga disiapkan jika ditemukan pelanggaran.
“Daya tahan jalan beraspal di Bandung rata-rata mencapai lima tahun, kerusakan sering terjadi lebih cepat akibat faktor eksternal, terutama sistem drainase yang belum optimal dan tingginya curah hujan,” ujar Dini.
Menurutnya, saat ini, tingkat kemantapan jalan di Kota Bandung telah melampaui 90 persen. Meski demikian, Pemkot mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas publik agar program penataan dan beautifikasi kota benar-benar menghasilkan perubahan nyata menuju Bandung yang lebih tertib, nyaman, dan geulis.
